KALIMANTANOPINI – Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalbar menyerahkan 270 sertipikat tanah kepada masyarakat. bertempat di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar pada Rabu, 11 Desember 2024. Penyerahan sertipikat ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dan dihadiri Pj. Gubernur Kalbar yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Kalbar, Mohammad Bari, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalbar, Andi Tenri Abeng beserta jajaran, jajaran Forkopimda Kalbar, Kepala Kantor Pertanahan se-Kalbar serta para masyarakat penerima sertipikat.
Rincian sertipikat yang diserahkan meliputi 146 bidang dari PTSL, 50 bidang redistribusi tanah, 13 bidang untuk tanah wakaf dan rumah ibadah, 38 bidang aset Barang Milik Daerah (BMD), 21 bidang aset BUMN, serta 2 bidang aset PT Antam.
Andi Tenri Abeng dalam sambutannya mengatakan, penyerahan sertipikat tanah ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dan juga program 100 hari Menteri ATR/Kepala BPN untuk percepatan sertipikat melalui PTSL, redistribusi tanah dan lainnya. Ia menambahkan, ATR/BPN Provinsi Kalbar juga telah menyelesaikan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah sebanyak 169 bidang. Pendaftaran tanah wakaf produktif yang memiliki target 10 bidang telah terealisasi 3 bidang dan sisanya masih dalam proses.
Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kalbar ATR/BPN Provinsi Kalbar atas capaian yang telah diraih dalam mempercepat proses sertipikasi tanah di daerah. “Capaian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ATR/Kepala BPN untuk mengelola tanah dan ruang secara adil dan berkelanjutan. Prestasi ini tak lepas dari sinergi yang baik antara BPN, pemerintah daerah, dan masyarakat Kalbar,” katanya.
Mohammad Bari mengapresiasi langkah jajaran Kementerian ATR/BPN, khususnya di Kalbar atas pemberian sertipikat tanah kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalbar. “Terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang terus diberikan oleh Kementerian ATR/BPN kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”,ujarnya.
